{"id":94491,"date":"2026-03-01T09:30:31","date_gmt":"2026-03-01T02:30:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.olx.co.id\/news\/?p=94491"},"modified":"2026-03-06T09:43:26","modified_gmt":"2026-03-06T02:43:26","slug":"opsen-pkb-adalah-pengertian-dan-aturannya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.olx.co.id\/news\/opsen-pkb-adalah-pengertian-dan-aturannya\/","title":{"rendered":"Opsen PKB Adalah: Pengertian dan Aturannya"},"content":{"rendered":"

Salah satu manfaat dari opsen PKB adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi tahukah kamu apa yang dimaksud dengan opsen PKB? Yuk, simak penjelasan berikut ini.<\/strong><\/em><\/p>\n

OLX News – <\/b>Kita percaya bahwa tidak ada satupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (pusat\/kota) merugikan masyarakatnya, salah satunya kebijakan mengenai opsen PKB.<\/span><\/p>\n

Opsen PKB Adalah<\/b><\/h3>\n

Melansir laman <\/span>Kemenkeu Learning Center<\/span><\/i>, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Sementara PKB merupakan kepanjangan dari Pajak Kendaraan Bermotor.\u00a0<\/span><\/p>\n

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan, opsen PKB adalah pajak atau pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten\/kota atas pokok PKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/span><\/p>\n

Hal yang mengatur tentang Opsen PKB ini ada pada undang-undang yang pemerintah terbitkan, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).\u00a0<\/span><\/p>\n

Yang diatur dalam UU HKPD ini tidak hanya opsen PKB, tapi juga opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).<\/span><\/p>\n

Tujuan dari UU ini secara umum adalah untuk penguatan <\/span>local taxing power<\/span><\/i> serta meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel.\u00a0<\/span><\/p>\n

Sementara tujuan daripada diberlakukannya opsen PKB adalah untuk memperluas sinergi pemungutan pajak juga mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan (dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten\/kota) sehingga peningkatan penerimaan pajak daerah dalam jangka panjang dapat tercapai.\u00a0<\/span><\/p>\n

\n

Pajak Kendaraan di Jateng Naik Drastis, Warga Ramai Serukan Mogok Bayar Pajak<\/strong><\/em><\/span><\/a><\/h4>\n<\/blockquote>\n

Manfaat Opsen PKB<\/b><\/h3>\n

Opsen PKB secara resmi mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong kesadaran masyarakat untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerahnya.<\/span><\/p>\n

Adapun manfaat dari opsen PKB adalah sebagai berikut:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Meningkatkan pendapatan daerah di mana dananya bisa digunakan untuk pembangunan daerah.<\/span><\/li>\n
  2. Memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur, seperti jalan-jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.<\/span><\/li>\n
  3. Meningkatkan layanan publik menjadi lebih optimal.<\/span><\/li>\n
  4. Ketiga manfaat di atas otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan aktivitas ekonomi daerah.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n
    \n

    Cara Bayar Pajak Motor: Syarat, Biaya, dan Prosedurnya<\/strong><\/em><\/a><\/h4>\n<\/blockquote>\n

    Perhitungan Opsen PKB<\/b><\/h3>\n

    Kebijakan ini sama sekali tidak menambah beban administrasi perpajakan Wajib Pajak. Pelaksanaannya diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU HKPD dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni tarif opsen PKB adalah sebesar 66% dari pajak terutang.<\/span><\/p>\n

    Contoh perhitungan opsen PKB adalah sebagai berikut:\u00a0<\/span><\/p>\n

    Misalnya seorang wajib pajak memiliki sepeda motor dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Rp200.000.000 dengan tarif PKB sebesar 1,1% (kendaraan pertama Wajib Pajak),\u00a0 maka:<\/span><\/p>\n