Biaya logistik nasional masih mahal akibat dominasi angkutan darat dan kemacetan menjadi tantangan logistik nasional saat ini. Simak upaya pemerintah menekan biaya logistik hingga 12,5 persen pada 2029!

OLX News – Pembangunan infrastruktur besar-besaran yang terus digenjot oleh pemerintah saat ini memiliki satu tujuan utama: memperlancar pergerakan barang. Upaya ini masuk dalam misi ketiga Asta Cita Presiden untuk menekan biaya logistik nasional yang dinilai masih membebani para pengusaha dan harga jual barang di pasaran.

Persoalan mahalnya ongkos kirim barang ini dipaparkan langsung oleh Ekko Harjanto, selaku PLT Asisten Deputi Pengembangan Logistik dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Baca Juga: Solusi Cegah Rugi Bagi Pengusaha Logistik, Mitsubishi Fuso Pamer Ekosistem “Zero Down Time” di GIICOMVEC 2026

Dalam presentasinya, Ekko membeberkan fakta bahwa negara memiliki target yang cukup ambisius untuk menekan ongkos tersebut dalam beberapa tahun ke depan.

“Tantangannya memang masih cukup berat, di mana biaya logistik nasional kita masih cukup tinggi. Pemerintah mempunyai target yang cukup ambisius, yaitu menurunkan biaya logistik hingga 12,5 persen di tahun 2029,” terang Ekko di booth Mitsubishi Fuso, GIICOMVEC 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Sebagai catatan, pada tahun 2022 lalu, persentase ongkos tersebut masih berada di angka 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Transportasi Jadi Biang Kerok Mahalnya Biaya Logistik Nasional

Jika dibedah lebih dalam, struktur ongkos kirim barang di Indonesia terbagi menjadi tiga komponen utama. Dari ketiga komponen tersebut, ongkos angkut jalanan ternyata menyedot anggaran paling besar. Berikut adalah rinciannya:

• Biaya Transportasi: Menyumbang porsi terbesar hingga 62 persen atau setara dengan Rp1.721,8 triliun.
• Biaya Persediaan atau Pergudangan: Berada di urutan kedua dengan persentase 22 persen atau senilai Rp3,19 triliun.
• Biaya Administrasi: Menempati porsi terkecil sebesar 16 persen dengan nominal Rp450,5 triliun.

Besarnya porsi transportasi ini sangat masuk akal mengingat tata letak wilayah Indonesia. Dari total biaya angkut tersebut, angkutan darat (truk) menjadi tulang punggung utama dengan porsi 30 persen, disusul kapal laut 12 persen, dan pesawat udara 10 persen.

Ketergantungan yang kelewat besar pada angkutan jalan raya inilah yang sering kali menjadi bumerang.

Macet Hingga Larangan Melintas Saat Libur Panjang

Mengandalkan jalan aspal untuk mengirim barang dalam jarak jauh dan volume besar tentu mengandung risiko tinggi. Para sopir truk setiap harinya harus berhadapan dengan kemacetan parah yang membuang waktu dan bahan bakar.

Situasi bertambah rumit ketika memasuki musim libur panjang seperti Idulfitri, Natal, atau Tahun Baru. Pada momen tersebut, pemerintah dan kepolisian biasanya mengeluarkan aturan pembatasan atau larangan melintas bagi truk muatan berat selama beberapa hari.

Rintangan operasional semacam ini jelas membuat waktu pengiriman melar dan biaya operasional perusahaan angkutan membengkak.

Meski pemerintah sudah membangun jalan tol khusus truk, pemanfaatannya dirasa masih belum maksimal.

“Ada satu yang sudah khusus disediakan dari Tanjung Priok ke Cibitung, tapi kelihatannya masih sedikit truk yang lewat ke situ. Penyebabnya, tarifnya katanya masih cukup tinggi,” ungkap Ekko menanggapi keluhan di lapangan.

Baca Juga: Diklaim Sebagai Tractor Head Paling Nyaman, Segini Harga Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F!

Strategi Baru Pemerintah Menekan Biaya Logistik Nasional

Untuk mengurai benang kusut ini, integrasi antar-angkutan menjadi harga mati. Barang yang dikirim dari Surabaya ke Jakarta, misalnya, disarankan lebih banyak menggunakan jalur laut agar beban jalan Pantai Utara (Pantura) dan jalan tol tidak terlalu berat.

Di tingkat regulasi, pemerintah saat ini sedang merampungkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional. Aturan baru ini akan memuat tiga jurus andalan:

1. Memperkuat infrastruktur penghubung dan sarana penunjang jalur utama pengiriman.
2. Memperkuat integrasi dan penggunaan sistem terkomputerisasi pada layanan ekspedisi.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Ke depannya, seluruh tenaga kerja di sektor ini, dari level bawah hingga atas, wajib memiliki sertifikasi resmi sesuai standar kerja kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Draf Perpres tersebut kini sudah selesai melewati tahap harmonisasi antarkementerian dan tinggal menunggu tanda tangan pengesahan dari Presiden.

Kehadiran payung hukum baru ini diharapkan mampu membangun ekosistem distribusi barang yang lebih efisien, sekaligus menarik minat investasi asing ke Tanah Air.

Jika sektor angkutan darat bisa bergerak lebih lincah dan murah, target angka 12,5 persen pada tahun 2029 sepertinya bukan lagi sekadar angan-angan belaka.

Dukungan Mitsubishi FUSO Agar Truk Pantang Menganggur

Target penurunan ongkos logistik menjadi 12,5 persen pada 2029 tentu tidak bisa hanya mengandalkan ketukan palu regulasi pemerintah di atas kertas. Peran aktif dari pabrikan otomotif selaku penyedia armada angkutan juga sangat dibutuhkan untuk memastikan roda distribusi barang para pengusaha tetap berputar efisien.

Menanggapi tantangan besar ini, Aji Jaya selaku Sales and Marketing Director PT. Krama Yudha Tiga Berlian (KTB), distributor Mitsubishi Fuso di Indonesia, membeberkan sudut pandang dari sisi produsen kendaraan niaga. Ia menegaskan bahwa pihak pembuat truk terus memutar otak meracik pembaruan agar aktivitas pengiriman barang tidak terhambat oleh masalah teknis di jalanan.

“Dalam rangka mendukung efisiensi di bisnis logistik ini, kami sebagai produsen kendaraan melakukan berbagai macam inovasi. Tidak hanya memastikan produk kami sesuai standardisasi dari pemerintah, tetapi kami juga menyediakan berbagai varian yang pas dengan bisnis konsumen,” papar Aji Jaya.

Menurutnya, kendaraan angkutan barang memiliki aturan main yang keras: truk tidak boleh berhenti bekerja. Jika truk rusak atau diam terlalu lama, pelanggan akhir tidak akan menerima barang tepat waktu. Untuk mencegah kerugian waktu tersebut, Mitsubishi Fuso memusatkan perhatian pada langkah pembaruan di lapangan melalui:

• Kesesuaian Spesifikasi Varian: Menghadirkan pilihan truk yang spesifikasinya benar-benar dirancang sesuai kebutuhan aneka sektor usaha, sehingga kapasitas angkut lebih maksimal tanpa membuang bahan bakar secara percuma.
• Layanan Bengkel Siaga 24 Jam: Memperkuat jaminan purnajual (after sales) melalui fasilitas bengkel yang terus buka sepanjang hari dan malam. Langkah ini diambil agar truk yang mengalami kendala bisa langsung ditangani kapan saja tanpa harus menunggu pagi.

Sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah yang mempermudah akses dan kesiapan pabrikan truk dalam memberikan jaminan operasional ini diharapkan mampu memecahkan masalah mahalnya ongkos kirim di Tanah Air.

Jika truk bisa terus melaju tanpa hambatan jalan dan bebas dari masalah mesin, cita-cita ekosistem ekspedisi yang murah dan cepat pasti bisa segera terwujud. (Z)